PERANAN MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRASI
Ulasan Ilmiah
Jurnal berjudul “Peranan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi: Studi Kasus LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda – Kalimantan Timur Tahun 2014” yang ditulis oleh Fadli Afriandi dan Fachriza Ariyadi dalam Madika: Jurnal Politik dan Governance membahas mengenai pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research untuk menganalisis kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja pemerintah, khususnya terkait kasus korupsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam LSM seperti Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memiliki peran penting sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Kedua LSM tersebut berperan aktif dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian kasus korupsi yang terjadi di Kota Samarinda, terutama dalam sektor industri dan pertambangan yang menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat membantu menyampaikan aspirasi publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam sistem demokrasi. Dengan adanya peran LSM tersebut, proses demokrasi dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam sistem demokrasi karena mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.
Deskripsi Artikel Asli
Informasi Sumber Eksternal
Identitas Pengulas (Kontributor)
Informasi Tambahan
Beetham, D. (1999). Democracy and human rights. Great Britain: Athenaeum Press Ltd.
Collier, R. B. (1999). Paths toward democracy: The working class and elites in Western Europe and South America. United States: Cambridge University Press.
Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. New Jersey: Princeton University Press.
Tocqueville, A. de. (2005). Revolusi, demokrasi dan masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hadi, O. H. (2010). Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. Makara Sosial Humaniora, 14(2), 117–129.
Karim, S. (2013). Awang Faroek Ishak di mata sahabat edisi 3. Jakarta: PT Indomesia Global.
Keane, J. (1998). Civil society: Old images, new visions. New Jersey: Princeton University Press.
Lay, C. (2017). The emerging of new democratic space: CSOs and parliament in post-Soeharto Indonesia. Journal of Power, Conflict and Democracy in South & Southeast Asia, 5(1), 1–24.
Lipset, S. M. (2007). Political man: Basis sosial tentang politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). USA: Sage Publications.
Moore, B. (1996). Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of the modern world. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd.
Nice, D. (1983). Political corruption in the American state. American Politics Quarterly, 11, 507–511.
O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (1986). Transition from authoritarian rule: Comparative perspectives (Vol. 3). London: Johns Hopkins University Press.
Sumarni. (2015). Peranan lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda. eJournal Sosiologi, 3(2), 111–123.
Suwitri, S. (2007). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Sebuah upaya reformasi birokrasi. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 4(1).
Wijayanto. (2009). Memahami korupsi dalam korupsi mengorupsi Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia.
Author Info
Review
Write a ReviewThere are no reviews yet.
